Pendaftaran Merek (DJKI) untuk Usaha Travel Haji & Umrah
Pemain travel haji & umrah menghadapi tantangan legalitas yang khas: transisi regulasi pmhu terbaru. Di titik itulah pendaftaran merek (djki) masuk — Nama travel adalah aset reputasi — pendaftaran merek melindungi dari peniruan nama oleh agen tak resmi. Di bawah: syarat, proses, biaya (mulai Rp 900rb), dan pertanyaan yang paling sering diajukan pelaku travel ibadah tentang layanan ini.
Kenapa Pendaftaran Merek (DJKI) Krusial untuk Travel Haji & Umrah
Nama travel adalah aset reputasi — pendaftaran merek melindungi dari peniruan nama oleh agen tak resmi.
Situasi Khas Legalitas di Sektor Travel Haji & Umrah
Legalitas inti sektor ini: PPIU/PIHK sebagai izin operasional (diterbitkan Kementerian Agama untuk umrah dan Kemenag/PIHK untuk haji khusus), badan usaha PT dengan modal sesuai regulasi, dan kewajiban pendukung: sertifikat pembimbing ibadah, SPB kemitraan, asuransi penanggungan, dan sistem keuangan terpisah dari dana jemaah.
- Transisi regulasi PMHU terbaru — Regulasi penyelenggaraan haji-umrah baru mengubah persyaratan modal, dokumen, dan mekanisme perizinan. Travel yang beroperasi dengan pemahaman regulasi lama bisa gagal perpanjang izin.
- PPIU vs PIHK — jangan tertukar — PPIU untuk umrah (Kemenag), PIHK untuk haji khusus (regulasi PMHU). Banyak travel punya umrah tapi mengiklankan paket haji khusus — itu pelanggaran berat.
- Rekening & dana jemaah — Kewajiban rekening terpisah untuk dana jemaah, setoran infaq, dan transparansi keuangan jadi standar audit regulasi terbaru — struktur keuangan harus dipersiapkan.
Syarat Pendaftaran Merek (DJKI) untuk Pelaku Travel Ibadah
Syarat dasarnya sama untuk semua sektor — yang berbeda adalah dokumen khusus sektor travel ibadah dan pemetaan KBLI:
- Nama/logo merek (file gambar resolusi baik bila ada)
- KTP/NPWP pemohon (individu) atau akta badan usaha
- Daftar barang/jasa yang dipakai merek (klasifikasi Nice)
- Contoh pemakaian merek (kemasan, website, social media)
- Surat kuasa (kami siapkan)
Proses Pengurusan — Langkah demi Langkah
Alur penuh via DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) — Kemenkumham: dari konsultasi gratis (kami bedah kondisi travel ibadah Anda), audit dokumen, eksekusi, sampai dokumen terbit dan panduan kewajiban pasca-terbit. Estimasi total: 6-12 bulan sejak dokumen lengkap.
- Konsultasi & pengecekan ketersediaan merek di PDKI
- Penentuan kelas Nice yang tepat (maksimalkan perlindungan)
- Pengajuan online ke DJKI + bayar PNBP resmi
- Pemantauan: pengumuman 3 bulan & tanggapi keberatan (bila ada)
- Terbit sertifikat merek (10 tahun) + panduan pemakaian sah
Biaya & Timeline
Jasa mulai Rp 900rb dengan estimasi 6-12 bulan. Biaya resmi instansi terpisah dan transparan sejak penawaran — tidak ada biaya yang muncul di tengah jalan. Gagal terbit karena kesalahan proses kami? Uang kembali 100%.
KBLI yang Biasa Dipakai Usaha Travel Haji & Umrah
79121 — Agen Perjalanan Umrah & Haji Khusus · 79111 — Agen Perjalanan Wisata · 79201 — Penyelenggaraan Paket Wisata · 56102 — Katering (untuk makanan paket) · 85402 — Kursus Keagamaan (persiapan ibadah)
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siap diurus sampai terbit?
Konsultasi awal gratis — roadmap, biaya & timeline tertulis sebelum mulai. 95% proses online.
Chat WhatsApp SekarangHalaman Terkait
Halaman ini diperbarui untuk kondisi regulasi 2026.