Pengukuhan PKP Badan & e-Faktur
Pengukuhan PKP badan wajib bila omzet perusahaan menembus Rp4,8 miliar/tahun (PMK 164/2023), tapi banyak perusahaan memilih PKP sukarela untuk kredibilitas B2B & input pajak masukan. Prosesnya: kajian omzet, pengajuan SPPKP via Coretax, verifikasi KPP (bila dipanggil), lalu setup e-Faktur & sistem PPN bulanan. Kami pastikan pengukuhan berjalan mulus & tidak berujung PKP divergence yang memicu pencabutan.
Mulai dari
Rp 1,5jt
Durasi
2-4 minggu
Untuk
Perusahaan & UMKM
Garansi
100% uang kembali
Tentang Layanan Ini
Pengukuhan PKP wajib/sukarela, aktivasi faktur pajak Coretax, dan resolusi PKP divergence agar pengukuhan tidak dicabut.
Tim PusatPerizinan.com sudah menangani 3.899+ pengurusan serupa untuk 1.247+ klien di seluruh 38 provinsi dengan rating 4,9/5. Semua proses menggunakan jalur resmi — DJP — KPP terdaftar — dan didokumentasikan transparan sehingga Anda bisa memantau progres setiap tahap.
Biaya jasa kami mulai Rp 1,5jt dengan estimasi waktu 2-4 minggu. Konsultasi awal gratis: kami bedah kondisi Anda, susun roadmap, dan baru bergerak setelah Anda setuju. Bergaransi uang kembali 100% bila gagal terbit karena kesalahan proses kami.
Dasar hukum: PMK 164/2023, UU HPP (PPN), PER e-Faktur · Instansi: DJP — KPP terdaftar
Yang Anda Dapatkan
- Kajian ambang omzet Rp4,8 M (PMK 164/2023)
- Pengajuan PKP + SPPKP via Coretax
- Integrasi faktur pajak ke invoice internal
- Strategi hindari PKP divergence
Persyaratan Dokumen
- 1NPWP badan aktif & NITKU tempat usaha
- 2Data omzet: proyeksi/realisasi 12 bulan
- 3Daftar transaksi & klien (profil B2B/B2C)
- 4Aktivasi Coretax & dokumen pengurus
Proses Pengurusan
Kajian kewajiban vs opsi sukarela & timing optimal
Pengajuan SPPKP via Coretax (dokumen lengkap)
Pendampingan verifikasi KPP (bila dipanggil)
Terbit pengukuhan PKP + setup e-Faktur & BSrE
Panduan faktur pajak, SPT Masa PPN & kepatuhan bulanan
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Testimoni Klien untuk Layanan Perpajakan
Rating rata-rata 4,9 dari 5 — ulasan klien terverifikasi.
“Saya 4 tahun tidak lapor SPT karena pikir warung kecil aja tidak wajib. Pas mau ngajak kredit bank disuruh show NPWP aktif. Panik! Dibantu dari awal: lapor SPT tahun-tahun terlewat, hitung dengan tarif UMKM, ternyata tag…”
Sri Wahyuni
Pemilik Warung & Kos, Kos Bu Sri Pelangi
“Freelancer yang klien korporat minta NPWP. Sempat takut urusan pajak itu rumit dan mahal konsultasinya. Ternyata buat kasus saya cukup sederhana: buat NPWP elektronik + lapor SPT pribadi dengan PPh final 0,5% (bisa lewat…”
Dimas Prasetya
Freelance Videographer, Dimas Visual Works
“SPT Tahunan PT kami kompleks: ada PPh 21, 23, final atas tanah, dan transaksi hubungan istimewa. Konsultan pajak kami di sini benar-benar memahami akuntansi, bukan cuma formulir. Menemukan koreksi fiskal yang menghemat k…”
Lilis Suryani
Finance Manager, PT Mitra Logistik Prima
Layanan Terkait
NPWP Pribadi 16 Digit & NITKU
Jasa pengurusan NPWP Pribadi 16 Digit & NITKU resmi & transparan. Daftar NPWP baru, konversi NPWP 15→16 digit berbasis NIK (PER-6/PJ/2024), NITKU usaha, aktivasi EFIN & akun Coretax DJP. Mulai Rp 150rb, proses 1-3 hari kerja. Konsultasi gratis via WhatsApp — menjangkau 38 provinsi.
PerpajakanLapor SPT Tahunan Orang Pribadi
Jasa pengurusan Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi resmi & transparan. Penyusunan & pelaporan SPT 1770/1770S/1770SS via e-Filing Coretax — termasuk skema final 0,5% UU HPP untuk omzet ≤ Rp500 juta. Mulai Rp 250rb, proses 1-3 hari kerja. Konsultasi gratis via WhatsApp — menjangkau 38 provinsi.
PerpajakanSPT Masa PPh (21/23/4(2)) & e-Bupot
Jasa pengurusan SPT Masa PPh (21/23/4(2)) & e-Bupot resmi & transparan. Hitung, potong, buat bukti potong digital (e-Bupot Coretax format PER-11/PJ/2025) dan lapor SPT Masa bulanan — untuk karyawan, tenaga ahli, dan pemotong pajak. Mulai Rp 400rb/bln, proses Berkelanjutan.