Apa itu KBLI 11041 Industri Minuman Non-Alkohol?

KBLI 11041 adalah kode klasifikasi bidang usaha resmi (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk kegiatan industri minuman non-alkohol. Kode ini wajib dipilih saat pendaftaran NIB via OSS-RBA — dan menentukan jenis izin, tingkat risiko, serta kewajiban pajak usaha Anda.

Izin apa saja yang dibutuhkan untuk KBLI 11041?

KBLI 11041 termasuk kelompok Risiko Menengah Rendah. Anda butuh NIB + Sertifikat Standar (pernyataan mandiri). Tim PusatPerizinan.com bisa mengurus seluruh alurnya sampai terbit.

Apakah KBLI 11041 wajib sertifikasi halal?

Ya — bila usaha Anda memproduksi, mengolah, atau menjual produk makanan/minuman, sertifikasi halal WAJIB sesuai UU JPH (Penyelenggaraan Produk Halal). Kabar baiknya: UMKM bisa dapat subsidi kuota 100% via program SEHATI BPJPH. Kami bantu prosesnya dari pengisian PPP sampai label halal terbit.

Bagaimana cara mengurus KBLI 11041?

Caranya mudah: (1) konsultasi gratis dengan tim kami untuk memastikan kode ini (dan KBLI pendukungnya) paling optimal untuk pajak & modal Anda, (2) siapkan KTP & NPWP, (3) kami daftarkan via OSS-RBA sampai NIB terbit, (4) Anda dapat panduan kewajiban pasca-terbit (LKPM, pajak). Proses dominan online — tanpa harus ke kantor kami di SCBD.

KBLI 11041Risiko Menengah Rendah Industri Pengolahan

KBLI 11041 — Industri Minuman Non-Alkohol

Diperbarui 21 November 2025

Produksi minuman kemasan: sirup, jus, teh RTD, air mineral — regulasi BPOM & halal wajib dipahami.

Cakupan Kegiatan KBLI 11041

Sirup & jus kemasan
Minuman RTD
Air mineral & RO

Izin yang Dibutuhkan

1NIB + Sertifikat Standar (Self-Declare)

Selain NIB, Anda wajib menerbitkan Sertifikat Standar via OSS dengan pernyataan mandiri bahwa usaha memenuhi standar bisnis sektor ini.

2Izin edar BPOM (MD) untuk minuman kemasan

Izin khusus sektor ini — tim kami berpengalaman mengurusnya di seluruh Indonesia.

Kewajiban Pajak Usaha

PPh Final 0,5% dari omzet (PP 55/2022) tersedia untuk usaha dengan omzet ≤ Rp4,8 miliar/tahun — rezim pajak paling ringan untuk UMKM.
Bila omzet mendekati atau melewati Rp4,8 miliar, wajib dikukuhkan sebagai PKP: terbit faktur pajak & lapor SPT Masa PPN bulanan.
Kewajiban rutin: lapor SPT Tahunan via e-Filing Coretax (deadline 31 Maret untuk orang pribadi, 30 April untuk badan) + LKPM berkala di OSS.
Produk makanan/minuman wajib bersertifikat halal sesuai UU JPH — subsidi kuota UMKM 100% tersedia via SEHATI.

Hitung pajak usaha Anda

Insentif & Subsidi yang Tersedia

Prioritas masuk katalog produk halal & akses pasar Muslim global (miliaran konsumen)
Subsidi kuota Sertifikasi Halal 100% untuk UMKM (BPJPH) — bila memproduksi/jual produk makan-minum
Insentif pajak PPh final 0,5% untuk omzet ≤ Rp4,8 miliar
Akses program pemerintah: PNM Mekaar, KUR, dan pembinaan UMKM Daerah

Pertanyaan Umum KBLI 11041

KBLI Sejenis di Kategori Ini

10330Industri Pengolahan & Pengawetan Ikan 10401Industri Minyak & Lemak Nabati 10711Industri Penggilingan Terigu

KBLI 11041 — Industri Minuman Non-Alkohol

Cakupan Kegiatan KBLI 11041

Izin yang Dibutuhkan

1NIB + Sertifikat Standar (Self-Declare)

2Izin edar BPOM (MD) untuk minuman kemasan

Kewajiban Pajak Usaha

Insentif & Subsidi yang Tersedia

Pertanyaan Umum KBLI 11041

Layanan Kami untuk KBLI Ini

NIB & OSS-RBA

Sertifikasi Halal

Izin Edar BPOM/PIRT

SNI

ISO Sistem Manajemen

KBLI Sejenis di Kategori Ini