LKPM (Laporan Kegiatan Pemanfaatan)

LKPM menjadi instrumen pemerintah untuk memantau realisasi penanaman modal dan kepatuhan pelaku usaha. Isi laporan mencakup realisasi investasi, tenaga kerja, dan produksi atau kegiatan usaha sesuai karakter bidangnya. Keterlambatan atau tidak menyampaikan LKPM dikenai denda administratif bertingkat dan dapat memengaruhi layanan perizinan berikutnya.

Bagi pelaku usaha, LKPM sebaiknya diperlakukan sebagai kalender kepatuhan tetap dengan penanggung jawab yang jelas, karena datanya juga menjadi rujukan saat mengajukan perubahan data, perluasan, atau lisensi baru. Banyak kasus NIB dinonaktifkan otomatis berawal dari LKPM yang lama tidak dilaporkan.