Logo PusatPerizinan.comPusatPerizinan.comKonsultasi Gratis
13 Aspek Dibandingkan 4 menang PT PMA • 6 menang PT Lokal • 3 imbang

PT PMA (Penanaman Modal Asing) vs PT Lokal (Murni WNI)

PT PMA (Penanaman Modal Asing)

  • Anda asing / perusahaan asing dan ingin memulai bisnis di Indonesia dengan 100% kepemilikan
  • Butuh mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia (KITAS sponsor sendiri)
  • Butuh kepastian repatriasi laba dan proteksi investasi UU PMA

PT Lokal (Murni WNI)

  • Semua pemilik adalah WNI dan target pasar domestik
  • Modal awal di bawah Rp10 miliar dan tidak butuh karyawan asing
  • Butuh biaya pendirian murah dan KBLI bebas

PT PMA dan PT lokal sama-sama badan hukum PT berdasarkan UU 40/2007 — tapi dibedakan oleh kepemilikan saham. Jika ada saham dipegang orang asing atau badan asing, PT itu menjadi PT PMA dan tunduk pada rezim UU Penanaman Modal (UU 25/2007) plus PP 5/2021.

Konsekuensinya nyata: modal minimum lebih tinggi, daftar KBLI yang boleh dipilih lebih terbatas, kewajiban laporan LKPM lebih ketat — namun sebagai gantinya, pemilik asing mendapat kepastian hukum, kebebasan repatriasi laba, dan hak mensponsori KITAS karyawan asing.

Tabel Perbandingan Lengkap

Kepemilikan saham

Setara

PT PMA: Minimal 1 saham dipegang orang pribadi/badan asing; bisa 100% asing

PT Lokal: 100% dipegang orang pribadi/badan Indonesia

Modal dasar & disetor

PT Lokal unggul

PT PMA: Modal dasar & ditempatkan-disetor minimal > Rp10 miliar (di luar tanah & bangunan) — PMK 24/2019; wajib realisasi disetor

PT Lokal: Modal bebas ditentukan pendiri; wajib 25% modal dasar ditebus

Daftar KBLI yang tersedia

PT Lokal unggul

PT PMA: Terbatas pada daftar investasi PP 10/2021 jo. PP 49/2021 (sebagian sektor tertutup/berpersyaratan)

PT Lokal: Bebas memilih KBLI kecuali yang eksklusif PMA

Sponsori KITAS karyawan asing

PT PMA unggul

PT PMA: Ya — hak langsung mengajukan RPTKA/IMTA/KITAS untuk tenaga asing

PT Lokal: Tidak — untuk mempekerjakan asing harus jadi PT PMA atau buka perwakilan

Repatriasi laba & modal

PT PMA unggul

PT PMA: Terjamin oleh UU 25/2007 — transfer profit, dividen, dan modal ke luar negeri dijamin

PT Lokal: Tidak relevan (pemilik WNI)

Pajak

Setara

PT PMA: PPh Badan 22% + PPN; ada PMA zona ekonomi khusus/sarana tertentu bisa insentif tax holiday/allowance

PT Lokal: PPh Badan 22% + PPN; UMKM bisa PPh final 0,5% (masa terbatas)

Kewajiban LKPM

PT Lokal unggul

PT PMA: Wajib berkala (triwulan/semester sesuai risiko) — bisa NIB dicabut jika lalai

PT Lokal: Wajib untuk usaha menengah/besar; mikro-kecil juga wajib namun insentif lebih longgar

Biaya pendirian

PT Lokal unggul

PT PMA: Rp8-15 juta (akta, SK, OSS, notaris, pendampingan struktur saham)

PT Lokal: Rp3,5-6,5 juta

Durasi pendirian

PT Lokal unggul

PT PMA: 5-10 hari kerja (lebih banyak verifikasi: KBLI PMA, pernyataan modal)

PT Lokal: 3-7 hari kerja

Struktur organ wajib

Setara

PT PMA: Direksi + Komisaris (boleh asing dengan paspor); RUPS

PT Lokal: Direksi + Komisaris (WNI); RUPS

Akses tender domestik

PT Lokal unggul

PT PMA: Boleh, namun beberapa tender tertentu memprioritaskan lokal (preferensi kementerian terkait)

PT Lokal: Penuh — termasuk paket dengan preferensi kewarganegaraan

Kredibilitas global & rekening asing

PT PMA unggul

PT PMA: Tinggi — standar untuk due diligence investor asing, perjanjian internasional, dan ekspansi

PT Lokal: Standar domestik

Perubahan struktur saham

PT PMA unggul

PT PMA: Transfer saham fleksibel antar pemegang (WNA/WNI) — perhatikan daftar investasi

PT Lokal: Hanya antar pemegang WNI

Pilih PT PMA jika:

  • Anda asing / perusahaan asing dan ingin memulai bisnis di Indonesia dengan 100% kepemilikan
  • Butuh mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia (KITAS sponsor sendiri)
  • Butuh kepastian repatriasi laba dan proteksi investasi UU PMA
  • Bisnis berada di sektor yang terbuka dan menjanjikan skala besar
  • Menyiapkan due diligence investor luar negeri atau joint venture internasional

Pilih PT Lokal jika:

  • Semua pemilik adalah WNI dan target pasar domestik
  • Modal awal di bawah Rp10 miliar dan tidak butuh karyawan asing
  • Butuh biaya pendirian murah dan KBLI bebas
  • Fokus pada tender pemerintah dan pengadaan domestik
  • Usaha mikro-kecil-menengah yang memanfaatkan insentif UMKM

Verdict Kami

Pilih PT PMA hanya jika memang ada kepemilikan asing atau kebutuhan spesifik (sponsor KITAS sendiri, proteksi investasi asing) — karena modal minimum Rp10 miliar dan kewajiban LKPM membuat operasionalnya lebih mahal. Jika seluruh pemilik WNI, PT lokal selalu lebih mudah, murah, dan fleksibel. Ada kombinasi yang juga populer: PT lokal + perjanjian lisensi/franchise dengan entitas luar negeri untuk menangkap royalti — konsultasikan strukturnya sebelum memilih.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah modal Rp10 miliar PMA harus langsung disetor penuh?
Modal dasar dan modal ditempatkan-disetor minimal lebih dari Rp10 miliar (di luar tanah & bangunan) menurut PMK 24/2019 harus terrealisasi (disetor) setelah pendirian — uangnya masuk rekening perusahaan dan dipakai untuk operasional, bukan 'parkir' di kertas. Bukti realisasi diminta saat audit LKPM.
Bisakah WNI 100% menjadi pemegang saham PT PMA?
Tidak. Jika semua saham dipegang WNI, statusnya PT lokal. PT PMA menuntut minimal satu pemegang saham asing (pribadi dengan paspor, atau badan hukum asing). Banyak pendiri WNI memilih menambahkan saham asing kecil agar status PMA terbentuk — pastikan KBLI-nya memang terbuka dan manfaatnya sepadan dengan kewajiban modal.
Sektor apa yang tidak boleh dimasuki PT PMA?
PP 10/2021 jo. PP 49/2021 menetapkan prioritas investasi dan daftar kegiatan yang tertutup (misal sebagian pertanian pangan skala kecil, perdagangan ritel tertentu dengan batasan modal) atau berpersyaratan (kemitraan, batas kepemilikan). Kami bantu verifikasi KBLI Anda sebelum pendirian agar tidak salah langkah.
Apakah PT lokal bisa mempekerjakan ekspatriat?
PT lokal tidak berstatus penanaman modal asing, sehingga untuk mempekerjakan asing tetap bisa melalui RPTKA (izin merekrut tenaga asing) sesuai Permenaker — namun kuota dan posisi yang diizinkan lebih terbatas, dan posisi asing tidak boleh menggantikan fungsi personel admin HR. Jika ekspatriat adalah inti bisnis Anda, PT PMA lebih efisien.
Apa risiko jika PT PMA tidak lapor LKPM?
LKPM adalah kewajiban berkala di OSS (triwulanan untuk risiko menengah/besar). Keterlambatan berulang bisa berujung sanksi administratif hingga pencabutan NIB — artinya perusahaan berhenti beroperasi sah. Kami menawarkan layanan LKPM berlangganan agar PMA Anda bebas dari risiko ini.

Sudah menentukan pilihan? Kami urus dari nol sampai terbit.

Pendirian resmi, NIB, NPWP, KBLI — pendampingan penuh, laporan transparan.

Konsultasi Pilihan Saya — Gratis
Jasa Pendirian PT PMA Jasa Pendirian PT Lokal NIB & OSS-RBA Konsultasi Pajak

Perbandingan Lainnya

PT vs CV

PT vs CV

Bandingkan

PT vs PT Perorangan

PT vs PT Perorangan

Bandingkan

CV vs UD / NIB OP

CV vs Usaha Dagang (UD)

Bandingkan