UU PDP (Perlindungan Data Pribadi)

Bagi usaha digital, kewajiban praktisnya nyata: dasar hukum pemrosesan yang jelas, kebijakan privasi yang benar, keamanan data yang memadai, dan prosedur penanganan permintaan subjek data. Sistem yang memproses data pengguna tanpa kerangka ini beroperasi di atas risiko hukum yang besar.

Kewajiban ini menyambung dengan pendaftaran PSE pada kategori yang mengikat. Perusahaan yang membangun kerangka privasi sejak awal — bukan setelah insiden — menghindari biaya remediasi jauh lebih besar serta menjaga kepercayaan pengguna yang sulit dipulihkan.